BANYUWANGI // – Pagi itu, di sebuah ruangan sederhana di Banyuwangi, berkumpul orang-orang dengan latar belakang berbeda. Ada advokat dengan map berisi berkas hukum. Ada ketua ormas dengan peci dan logat Osing yang khas. Ada pejabat dengan dasi rapi. Ada juga wartawan dengan kamera dan catatan.
Mereka tidak berkumpul untuk berdebat. Mereka berkumpul karena satu keresahan yang sama: bagaimana memastikan setiap warga Banyuwangi merasa aman, dilindungi, dan diperlakukan adil di hadapan hukum.
Keresahan itu yang kemudian melahirkan sebuah gerakan. Gerakan yang digawangi oleh *Yayasan Bantuan Hukum Pegasus Patalala Cakra Satya Investigasi*.
HUKUM BUKAN HANYA SOAL PASAL Di hadapan para hadirin, Ketua Yayasan, *Joko Hariyanto, S.H.*, membuka forum dengan kalimat yang sederhana namun menohok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selama ini kita terlalu sering bicara hukum sebagai pasal, ayat, dan vonis. Padahal hukum itu juga soal ibu yang bisa tidur nyenyak karena merasa aman. Hukum itu juga soal anak yang bisa sekolah karena orang tuanya tidak dizalimi. Hukum itu soal perut yang terisi karena bantuan sampai ke tangan yang benar,” ujar Joko.
Baginya, penegakan hukum dan kesejahteraan sosial adalah dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
“Kalau hukumnya tegak tapi rakyatnya lapar, itu bukan keadilan. Kalau bantuannya banyak tapi penyelewengannya juga banyak, itu juga bukan keadilan,” tegasnya.
Dari kesadaran itulah lahir ajakan strategis: mengajak seluruh elemen masyarakat, instansi, ormas, hingga media massa untuk duduk satu meja. Bukan untuk saling menyalahkan. Tapi untuk memupuk loyalitas dan menumbuhkan jiwa korsa demi satu tujuan besar: *Banyuwangi yang aman, adil, dan sejahtera*.
TIGA PILAR, SATU NAFAS: KONSEP YANG SEDERHANA TAPI KUAT Pegasus tidak ingin bekerja sendiri. Mereka menawarkan sebuah konsep kolaborasi yang mereka sebut “Tiga Pilar, Satu Nafas”.
*Pilar Pertama: Lembaga Bantuan Hukum sebagai Benteng*
Tugasnya jelas. Berada di garda terdepan saat ada warga yang haknya terabaikan. Memberi pendampingan hukum gratis, edukasi hukum, dan menjadi payung perlindungan bagi yang lemah.
*Pilar Kedua: Organisasi Masyarakat sebagai Sensor*
Mereka yang hidup di tengah masyarakat. Paling tahu di mana ada persoalan, di mana ada kebijakan yang tidak tepat sasaran, di mana ada hak warga yang dilanggar. Peran mereka adalah menjadi mata dan telinga yang konstruktif.
*Pilar Ketiga: Media Massa sebagai Cermin* Tugas media bukan hanya memberitakan. Tapi juga menyoroti, mengkritisi, dan memastikan setiap proses berjalan di koridor transparansi. Agar publik tahu, agar penguasa awas.
“Bayangkan kalau ketiganya jalan sendiri-sendiri. Pasti timpang. LBH akan kewalahan. Ormas akan diteriaki. Media akan dituduh. Tapi kalau kita gerakkan dalam satu komando, maka hasilnya akan berbeda. Kebijakan akan tepat sasaran. Penyimpangan akan cepat ketahuan. Dan warga tidak akan merasa sendirian saat mencari keadilan,” jelas Joko. LEBIH DARI SEKADAR PROGRAM, INI SOAL CARA PANDANG
Bagi Joko Hariyanto, ini bukan sekadar membuat program baru. Ini adalah upaya mengubah cara pandang kita bersama tentang keadilan.
“Menegakkan hukum bukan hanya tugas polisi dan jaksa. Mengawal pembangunan bukan hanya tugas DPRD. Menjaga Banyuwangi tetap aman itu tanggung jawab kita semua. Dari ketua RT sampai wartawan, dari guru sampai pedagang pasar,” katanya.
Ia mengajak semua pihak untuk menanggalkan ego sektoral. Untuk melihat bahwa perbedaan adalah warna, bukan tembok pemisah.
“Mari kita satukan visi. Mari kita selaraskan misi. Karena di akhir hari, kita semua menginginkan Banyuwangi yang sama. Banyuwangi yang anak-anaknya bisa tertawa lepas. Banyuwangi yang para orang tuanya bisa bekerja dengan tenang. Banyuwangi yang setiap orangnya merasa dilindungi hukum,” pungkasnya dengan mata yang berbinar. MEMBUKA PINTU UNTUK MASA DEPAN BLAMBANGAN Hingga berita ini ditulis, pintu Yayasan Pegasus Patalala Cakra Satya Invest
Redaksi//
Bara-News.it.com
Investigasi
